Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1947

Pemeriksaan Perkara Pidana di Luar Hadir Terdakwa pada Pengadilan Negeri.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1947

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1947

Penghapusan Pengadilan Raja (Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1947

Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1947

Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946

Bank Rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946

Pembaharuan Komite Nasional Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946

Peraturan Tentang Perusahaan Gula.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946

Peraturan Tentang Perusahaan Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946

Pengadilan Tentara Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946

Mengadakan Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946

Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota, Jaksa, dan Panitera Pengadilan Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946

Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946