Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948

Pemberian Pangkat Militer Kepada Hakim dan Lain Sebagainya Dalam Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1948

Larangan Penyimpanan Minyak Bensin.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1948

Militerisasi Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1948

Hukum Disiplin Tentara, Berlaku Juga Terhadap Pegawai Perusahaan dan Badan Vital.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan Dalam PP No.37 Th.1948, tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1948

Perusahaan Dalam Lingkungan Kementerian Keuangan dijadikan Perusahaan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948

Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1948

Percetakan yang di Bawah Pengawasan Pemerintah dijadikan Perusahaan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1948

Cara Mengurusnya Tawanan Politik (Madiun).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948

Penetapan Pembatasan Harga dari Barang-barang Penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1948

Militairisasi Perusahaan Tambang Minyak Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1948

Badan penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dijadikan Badan di Bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1948

Perusahaan Perkebunan RI dijadikan Perusahaan di bawah Pengawasan Angkatan Perang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1948

Militairisasi Badan Tekstil Negara Dengan Perusahaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1948

Militairisasi Jawatan kehutanan.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum