Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947

Permohonan Grasi yang Sesuai dengan Keadaan Sekarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947

Pemerintahan Sumatera.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1947

Mendirikan Kantor Untuk Mengurus Perusahaan Perkebunan Milik Bangsa Asing yang Dikuasai Oleh Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947

Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tentara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947

Mengurus Barang yang Dirampas dan Barang Bukti.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1947

Badan Exploitasi Tambang Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947

Ongkos Jalan Untuk Pegawai Negeri yang Melaksanakan Perjalanan Dinas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1947

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Pegawai Negeri Serta Janda dan Anak Piatunya.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1947

Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan di Tiap-tiap Kementerian.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1947

Instruksi Untuk Para Walikota di Seluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1947

Penyelenggaraan Rumah Negeri Untuk Para Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947

Peraturan Memuat Perubahan PP No.7 Th. 1947 Tentang Permohonan Grasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947

Penambahan PP No.10 Th.1947 Dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan Lain Sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947

Pinjaman Negara dengan Mengeluarkan Promes Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947

Pembentukan Komisaris Negara Di Luar Jawa.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya