Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1947

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1947

Naturalisasi Frans Matheas Hesse.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1947

Pencabutan Pasal 31 ke II No.8 dari Aturan Bea Materai 1921 (Sbtl.1921, No. 498) .

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1947

Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 (Sbtl. 1936 No.671).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1947

Menetapkan Pajak Radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1947

Penetapan Tarif Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1947

Pajak Pembangunan I.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5,7,8,9,11 dan 16 Tahun 1946.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-Kota Surakarta.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1947

Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1947

Mengganti Undang-undang No.10 Tahun 1946 Tentang "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 Tanggal 29-10-1946.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1947

Pemeriksaan Perkara Pidana di Luar Hadir Terdakwa pada Pengadilan Negeri.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya