Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946

Pemberian Pangkat Militer Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota, Jaksa, dan Panitera Pengadilan Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946

Penetapan Hari Mulai Berlakunya Hukum Pidana Untuk Daerah Propinsi Sumatera.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946

Peraturan Akan Menjalankan Undang-undang Th. 1946 No.12 dari Hal Pembaharuan Komite Nasional Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1946

Pembentukan Kantor Pusat Pemilihan Untuk Menjalankan Administrasi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946

Peraturan Tentang Mencabut Peraturan Pemerintah No.6 Th. 1946 Tentang Mahkamah Tentara Agung Luar Biasa.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1946

Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1946

Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1946

Pinjaman Nasional 1946.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1946

Penetapan Tafif Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak dari Tarif Pajak Upah.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1946

Undang-undang Keadaan Bahaya.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1946

Pembentukan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1946

Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1946

Pinjaman Nasional.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1946

Pembawaan Uang Dari Satu ke Lain Daerah.

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya